WebNOMOR 35 TAHUN 2024 TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor … WebApr 13, 2024 · Lampiran I PP No 22 Tagnun 2024. ... SK No 065170 A materi . . 20. PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA -20- No Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Men5rusun Amdal Hasil Evaluasi KLHS RDTR o materi wajib o ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan; ...
Mengenal PP 18 2024 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, …
Web20 lutung jirangan 21 lutung simpai 22 kekah 23 lutung joja 24 lutung merah 25 lutung kedih 26 lutung simakobu 27 lutung budeng 28 lutung kelabu 29 rusa bawean 30 kijang muncak 31 kijang kuning 32 rusa timor 33 rusa sambar 34 lumba lumba moncong panjang 35 paus pemangsa kerdil 36 paus pilot bersirip pendek 37 lumba-lumba risso 38 lumba-lumba ... WebSaat ini telah berlaku peraturan baru yang mengatur detail perhitungan pesangon, yaitu PP No. 35 Tahun 2024. Sebelumnya, detail perhitungan pesangon diatur lewat UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Terdapat beberapa hal yang masih sama seperti aturan sebelumnya dan terdapat beberapa hal yang berubah. Ketika terjadi Pemutusan … cheap but good supplements
Perubahan Krusial Amdal dalam UU Cipta Kerja - Forest Digest
WebOct 31, 2024 · RumahCom – Implementasi PP 18 2024 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah mengandung ketentuan 3R yakni Right, Restriction and Responsibility.PP 18 tahun 2024 ini dibuat berdasarkan amanat UU Nomor 11 Tahun 2024 tentang Cipta Kerja (UUCK) untuk melakukan simplifikasi regulasi dan … WebNOMOR 36 TAHUN 2024 TENTANG PENGUPAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan. Mengingat: 1. WebNOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG PRAKTIK AKUNTAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 10 ayat (5), Pasal 44 ayat (2), dan Pasal 53 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, perlu cute trendy t shirts